• Airlangga University

• ACCOUNTING AUDITING

MAKALAH

SIMULASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN (SKPD & PPKD)

DISUSUN OLEH

Mei vita Nur Anidza 041811333250

Rosy Riska Maya 041911333001

Hesti Sulistyo Rini 041911333012

Hesty Winanda Sari 041911333019

Putri Waqiah MMS 041911333032

KELAS L

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

1. Dasar-dasar

- UU No. 17 tahun 2003 : keuangan Negara

- UU No. 32 tahun 2004 : pemerintahan daerah

- UU No.33 Tahun 2004 : Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusatdan Pemda

- PP No. 24 tahun 2005 :

- Standar Akuntansi Pemerintahan,

- PP No. 58 tahun 2005 : Pengelolaan Keuangan Daerah,

- Permendagri No. 13 tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011

Pelaksana

- Pejabat Pengelola Keuangan (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola

Keuangan daerah (SKPKD), dan

- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

PPK-SKPD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sistem Akuntansi SKPD

- Akuntansi pendapatan

- Akuntansi Belanja

- Akuntansi Aset

- Akuntansi Selain Kas

- Penyusunan Lapkeu

Format laporan keuangan PPKD sama dengan laporan keuangan SKPD.

Yang berbeda dari kedua laporan keuangan tersebut adalah cakupan

transaksi dan akun yang digunakannya.

Komponen Laporan PPKD

- LRA

- Neraca

- LAK

- CALK

2. Akuntansi Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas

Umum Daerah. Penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui

bendahara penerimaan atau langsung disetor ke kas daerah. Apabila

pendapatan langsung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan

mengakui adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada

BUD. Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain

berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya

yang dianggap sah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan

tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran).

3. Akuntansi Belanja

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan

Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan

dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan

dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari

siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran

Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas

belanja tersebut: